Lahir di Jakarta, beliau telah meniti karier akademik sejak tahun 1999. Di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, beliau pernah menduduki berbagai jabatan strategis, antara lain sebagai Ketua Bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis (2011-2015), Koordinator Divisi Perlindungan Konsumen di PSHD (2012-2017), Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum di Sekolah Pascasarjana (2017-2020), Wakil Dekan Bidang SDM & Keuangan (Agustus 2020 – April 2021), serta Ketua Pusat Unggulan Perlindungan Konsumen (2021-2025) dan Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Hukum (2022-2025). Beliau meraih gelar Sarjana dari FH Universitas Pakuan (1998, cum laude), melanjutkan studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Pakuan (2009, cum laude), dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2022 dengan IPK 3,89. Di luar kampus, beliau aktif dalam gerakan perlindungan konsumen, di antaranya sebagai anggota BPSK Kota Bogor unsur konsumen selama tiga periode (2005-2020), Koordinator Bidang Pengaduan dan Advokasi YLPK Kota Bogor (2003-2020), dan Ketua Divisi Hukum & Perundang-undangan Perhimpunan BPSK se-Jawa Barat (2018-2023). Beliau juga berperan dalam berbagai organisasi, seperti anggota MPDN Kota Bogor unsur akademisi (2014-2027), Koordinator Bidang Pendidikan DPC PERADI Kota Bogor (2018-2023), Sekretaris Bidang Hukum & Advokasi ICMI Orda Kota Bogor (2015-2020), dan Ketua Departemen Perdagangan dan Perindustrian PPNAS-APDHI (2017-2022 dan 2023-2028). Karya ilmiahnya mencakup penulisan book chapter terkait penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan dan hukum perlindungan konsumen, serta sejumlah artikel di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Selain itu, beliau telah memberikan keterangan sebagai saksi ahli di bidang hukum bisnis (khususnya perlindungan konsumen) dan aktif sebagai narasumber serta pembicara dalam forum ilmiah nasional dan internasional. Pengalaman konsultasinya juga meliputi peran sebagai tenaga ahli hukum di PPATK (2009-2010), BNPT (2012-2013), DPR RI, DPRD DKI Jakarta, dan sejumlah instansi pemerintah daerah.